Korban Sodomi di Tasik akan Ditangani Komnas Perlindungan Anak

suarapadaherang.com - Berita Tasikmalaya

Baru-baru ini, seorang anak di Tamansari menjadi korban sodomi oleh teman sekelasnya sendiri. Orang tua korban kini tengah mencari keadilan atas kasus yang menimpa anaknya, namun mereka menemui beberapa sandungan. Diantarannya kejanggalan hasil visum dari dokter RSUD Dr. Soekardjo Tasikmalaya.

Terakait hal tersebut  Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia menyatakan siap turun tangan membantu penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak itu. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait saat dihubungi wartawan, Minggu (21/06).

Namun Arist menyatakan, keluargan korban harus terlebih dahulu melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami anaknya tersebut pada polisi. “Bila memang belum tercatat secara resmi, lapor saja supaya ada catatan laporannya. Dengan demikian, keterlibatan kami pun akan lebih jelas, ada landasannya berdasarkan laporan yang mana kami bisa terjun langsung untuk mengawal kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak dibawah umur. Apalagi kalau memang ada dugaan kejanggalan pada berkas visum et refertum, bisa visum ulang dan bahkan pihak keluarga korban bisa mengupayakan second opinion, itu adalah hak,” jelas Arist.

Arist menegaskan, sebaiknya keluarga korban mencari pendapat kedua (second opinion) dari dokter lain. Seperti diberitakan sebelumnya, hasil visum dari dokter RSUD Dr. Soekardjo menyatakan korban, AGW, tidak mengalami luka serius di bagian anus. Padahal menurut keterangan ibu korban, AGW kesakitan jika buang air besar.

Sementara itu Kapolres Tasikmalaya Kota, Asep Saepudin menyatakan siap memeriksa kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami AGW. “Kami berharap pihak keluarga segera melakukan pelaporan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tasikmalaya Kota. Nanti, dari laporan korban polisi akan langsung melakukan tindak lanjut. Bila memang pihak kepolisian menilai perlu adanya pemeriksaan terhadap terlapor atau memang perlu adanya visum ulang, maka pihak kepolisian pun akan melakukan keduanya. Bila perlu sejumlah saksi akan diperiksa karena berkas visum bukan merupakan satu-satunya alat bukti,” terang Asep seperti dilansir PikiranRakyat.com.